Sejarah Ekonomi Indonesia

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Kelas                   : 1EB19

Kelompok            : 3

Disusun Oleh :

Cornelyus Agung                            (21216644)

Eka Rohyati Ramadani                  (22216274)

Sinta Putri Utami                              (27216062)

Sri Winarti                             (28216015)

UNIVERSITAS GUNADARMA

2017

Sejarah  Ekonomi  Indonesia

1.   Sejarah pra kolonialisme ekonomi di Indonesia

Yang dimaksud dengan periode Pra-Kolonialisme adalah masa – masa berdirinya kerajaan –kerajaan di wilayah Nusantara (abad ke 5 abad ke 17) dimana padamasanya RI di pimpinoleh kerajaan kerajaan. Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua,Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).

Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenalpadamasaitu,namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timahNamun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan bersistembarter masih di gunakandalam system perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau Impor logam mulia.

Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia

Pada saat system pemerintahan masih berbentuk feudal. Kegiatanutama perekonomian adalah:

•      Pertanian, umumnya monokultura, misalnya padi di Jawa dan rempah

•      rempah di Maluku.

•      Eksplorasi hasil alam, misalnya hasil laut, hasil tambang, dll.

•      Perdagangan besar antarpulau dan antarbangsa yang sangat

•      mengandalkan jalur laut

2.           Sistem Monopoli VOC

Pemerintah penjajahan Belanda belum sempat menyempurnakan bekerjanya badan mereka yang baru ketika Jepang memasuki indonesia dan mengambil alih VMF sampai akhir perang Dunia II.

Persaingan perdagangan yang terjadi antar bangsa Eropa di Indonesia sangat merugikan Belanda. Oleh karena itu, timbul pemikiran pada orang-orang Belanda agar perusahaan-perusahaan yang bersaing itu menggabungkan diri dalam satu organisasi. Akhirnya mereka membentuk Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) artinya Perserikatan Maskapai Hindia Timur. VOC terbentuk pada tanggal 20 Maret 1602 Di Indonesia

1.   Tujuan pembentukan VOC sebenarnya tidak hanya untuk menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, tetapi juga:

2.   menyaingi kongsi dagang Inggris di India, yaitu EIC (East India Company),

3.   menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan, serta

4.   melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah.

Di Indonesia, VOC berusaha mengisi kas keuangannya yang kosong. VOC menerapkan aturan baru yaitu Verplichte Leverantie atau penyerahan wajib. Tiap daerah diwajibkan menyerahkan hasil bumi kepada VOC menurut harga yang telah ditentukan.Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda :

1.   Memonopoli perdagangan

2.    Mencetak dan mengedarkan uang

3.    Mengangkat dan memperhentikan pegawai

4.    Mengadakan perjanjian dengan raja-raja

5.    Memiliki tentara untuk mempertahankan diri

6.    Mendirikan benteng

7.    Menyatakan perang dan damai

Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat.

Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :

1.    Verplichte Laverantie yaitu penyerahanwajibhasilbumi

2.    Contingenten

3.    Rakyatwajibmembayar pajak berupa hasil bumi

4.    Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.

5.    Ekstirpasihak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi overproduksi yg dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot.

6.    Pelayaran Hongi yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk mengawasipelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya.

Hasil bumi yang wajib diserahkan yaitu lada, kayu manis, beras, ternak, nila, gula, dan kapas. Selain itu, VOC juga menerapkan Prianger stelsel, yaitu aturan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC.

3. Sistem Tanam Paksa

Pengertian Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), merupakan peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mengharuskan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku dipasar ekspor, khususnya tebu, tarum (nila) dan kopi. Hasil tanaman ini nantinya harus dijual kepada pemerintah belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan Penduduk desa yang tidak punya tanah harus bekerja selama 75 hari setiap tahun (20% dari 365 Hari) pada perkebunan milik pemerintah belanda, hal tersebut menjadi semacam pengganti pajak bagi rakyat.

Namun pada kenyataannya peraturan Sistem Tanam Paksa  (Tanam Paksa) bisa dikatakan tidak sesuai karena pada prakteknya seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman yang laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Kolonial. Tanah yang digunakan untuk praktik Tanam Paksa pun masih dikenakan pajak (seharusnya bebas pajak). Sedang Warga yang tidak mempunyai lahan pertanian harus bekerja selama setahun penuh (seharusnya hanya 75 hari) di lahan pertanian Belanda.

Sejarah dan Latar Belakang Tanam Paksa

Pada tahun 1830 saat pemerintah belanda hampir bangkrut setelah terlibat Perang Diponegoro (1825-1830), kemudian Gubernur Jenderal Judo mendapat izin untuk menjalankan CultuurStelsel (sistem Tanam Paksa) dengan tujuan utama untuk menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan dan mengisi kas pemerintahan jajahan yang saat itu kosong.

Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari kebrangkrutan, kemudian Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang serta membayar hutang. Untuk mnjalankan tugas yang berat tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch mmfokuskan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor.

Awal adanya Sistem tanam paksa karena pemerintal kolonial beranggapan bahwa desa desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah kolonial, yang seharusnya diperhitungkan (membayar) senilai 40% dari hasil panen utama desa. kemudian Van den Bosch menginginkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasar ekspor Eropa (tebu, nila dan kopi). Penduduk kemudian wajibkan untuk menggunakan sebagian tanah pertaniannya (minimal 20% atau seperlima luas) dan menyisihkan sebagian hari kerja (75 hari dalam setahun) untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan menjalankan tanam paksa, Pemerintah Kolonial beranggapan desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya. Seandainya pendapatan desa dari penjualan komoditas ekspor itu lebih besar dari pajak tanah yang harus dibayar, desa akan mendapat kelebihannya. namun Jika kurang, desa harus membayar kekurangannya.

Oleh karena itu, Van den Bosch mengerahkan rakyat jajahannya untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya dapat laku di pasaran ekspor. Berikut Sistem yang disusun Van den Bosch Setibanya di Indonesia (1830).

·         Sistem tanam bebas harus dirubah menjadi tanam wajib dengan jenis tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah.

·         Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya sedikit serta pelaksanaannya yang sulit.

·         Pajak terhadap tanah harus dibayar dengan menyerahkan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah kolonial.

Tanam paksa sendiri diterapkan secara perlahan muali tahun 1830 sampai 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah berjalan sepenuhnya di Jawa.

Bagi pemerintah kolonial (Belanda), Sistem Tanam Paksa menuai sukses besar. Karena antara 1831-1871 Batavia tidak hanya dapat membangun sendiri, tapi punya hasil (laba) bersih 823 juta gulden untuk kas yang dikirim ke Kerajaan Belanda.

Menurut informasi dari Wikipedia, Umumnya 30% anggaran belanja Kerajaan Belanda berasal dari kiriman Batavia. Bahkan Pada tahun 1860-an, 72% penerimaan Kerajaan Belanda didapat dari Oost Indische (Hindia Belanda). Pada saat itu Batavia menjadi sumber modal Kerajaan Belanda untuk membiayaai proyek-proyeknya. Misalnya, untuk membiayai kereta api di Belanda yang saat itu serba mewah.

Sistem tanam paksa yang kejam ini, akhirnya dihapus pada tahun 1870 setelah memperoleh protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, meskipun pada kenyataannya Sistem Tanam Paksa untuk tanaman kopi di luar Jawa masih berjalan hingga tahun 1915. Program tersebut (Sistem Tanam Paksa) dijalankan dengan nama sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870.

Aturan dan ISi Tanam Paksa

Aturan dan ISi Tanam Paksa - Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada dasarnya adalah gabungan dari sistem pajak tanah (Raffles) dan sistem tanam wajib (VOC). berikut Isi Tanam Paksa

·         Setiap rakyat Indonesia yang punya tanah diminta menyediakan tanah pertanian yang digunakan untuk cultuurstelsel (Tanam Paksa) yang luasnya tidak lebi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis-jenis tanaman yang laku di pasar ekspor.

·         Waktu untuk menanam Sistem Tanam Paksa tidak boleh lebih dari waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan

·         Tanah yang disediakan terhindar (bebas) dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.

·         Rakyat indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggantinya dengan bekerja di perkebunan, pengangkutan atau di pabrik-pabrik milik pemerintah kolonial selama seperlima tahun atau 66 hari.

·         Hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah Koloni. Apabila harganya melebihi kewajiban pembayaran pajak maka kelebihannya harga akan dikembalikan kepada petani.

·         Penyerahan teknik pelaksanaan aturan Sistem Tanam Paksa kepada kepala desa

·         Kegagalan atau Kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan dari petani seperti karena terserang hama atau bencana alam, akan di tanggung pemerintah Kolonial.

Dampak dan Akibat Sistem Tanam Paksa

Dampak dan Akibat Tanam Paksa - Pelaksanaan tanam paksa banyak menyimpang dari aturan sebenarnya dan memiliki kecenderungan untuk melakukan eskploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, Tanam Paksa menimbulkan akibat yang bertolak belakang bagi Bangsa Indonesia dan Belanda, diantaranya adalah sebagai berikut.

Bagi Indonesia

·         Beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi serta membayar pajak .

·         Sawah ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.

·         Timbulnya wabah penyakit dan terjadi banyak kelaparan di mana-mana.

·         Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.

·         Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor.

·         Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru.

Bagi Belanda

·         Kas Negeri Belanda yang semula kosong menjadi dapat terpenuhi.

·         Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja (Surplus).

·         Hutang-hutang Belanda terlunasi.

·         Perdagangan berkembang pesat.

·         Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.

Akhir Sistem Tanam Paksa

Tanam paksa yang berakibat banyak hal negative bagi bangsa Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, baik di negeri Belanda sendiri maupun Indonesia, seperti berikut ini:

Eduard Douwes Dekker

Merupakan seorang pejabat Belanda yang pernah menjabat sebagai Asisten Residen Lebak (Banten). Douwes Dekker cinta kepada penduduk pribumi, khususnya yang sengsara karena tanam paksa. Menggunakan nama samaran Multatuli yang memiliki arti 'aku telah banyak menderita', ia menulis buku berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda (1859) yang menceritakan kesengsaraan rakyat indonesia akibat Sistem Tanam Paksa.

Baron Van Hoevel

Merupakan seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia (1847). Dalam perjalanannya di Bali, Madura dan Jawa, ia banyak melihat kesengsaraan rakyat akibat adanya Cultuurstelsel. Setelah pulang ke Belanda dan terpilih menjadi anggota parlemen Ia sering melakukan protes terhadap pelaksanaan tanam paksa, ia gigih dalam berjuang menuntut dihapusnya tanam paksa.

Akibat adanya protes tersebut, pemerintah Belanda secara bertahap menghapuskan Tanam Paksa. Pada tahun 1865 Kayu Manis, Teh dan Nila dihapuskan, Pada tahun 1866 tembakau, kemudian tebu pada tahun 1884. Sedangkan Kopi merupakan Tanaman yang paling akhir dihapus, yaitu pada tahun 1917 karena Kopi paling banyak memberi keuntungan.

4. Sistem Perekonomian Pasar Kapitalis Liberalis

Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar(permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yangmemberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem ekonomiliberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Ciri-ciri :

1.    Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi

2.    Menerapkan sistem persaingan bebas

3.    Peranan modal sangat penting

4.    Peranan pemerintah dibatasi

Kelebihan :

·         Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri

·         Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan

·         Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat

·         Kualitas barang lebih terjamin

Kekurangan :

·         Sulit terjadi pemerataan pendapatan.

·         Menimbulkan monopoli

·         Rentan terhadap krisis ekonomi

·         Adanya eksploitasiSistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis)Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara.

Dalam sistemini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintahpusat. Dalam perekonomia ini yang menjadi dasar adalah Karl Marx , dia berpendapatbahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakatyang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganutsistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.Ciri-ciri :

·         Hak milik individu tidak diakui.

·         Seluruh sumber daya dikuasai negara.

·         Semua masyarakat adalah karyawan bagi negara.

·         Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah.

Kelebihan :

·         Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.

·         Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

·         Pelaksanaan pembangunan lebih cepat.

·         Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Sejarah era pendudukan jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945 bersama dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Pada bulan Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar penerbangan kegagalan pada bulan Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatra penerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang Maret 1942.

Mengalami pendudukan Jepang di Indonesia bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi mereka yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam pertempuran, mereka mengalami penyiksaan, perbudakan seksual yang terlibat, sewenang-wenang dan penahanan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Campuran Belanda dan Indonesia merupakan target dalam pendudukan Jepang.

Selama pendudukan, Jepang juga bentuk persiapan untuk kemerdekaan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau (Dokuritsu JUNBI Chosa-kai?) Dalam bahasa Jepang. Badan ini bertugas membentuk persiapan untuk pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan.

6. Cita – cita ekonomi merdeka

Apakah pembangunan ekonomi semacam itu yang menjadi cita-cita kita berbangsa? Silahkan memeriksa cita-cita perekonomian kita ketika para pendiri bangsa sedang merancang berdirinya negara Republik Indonesia ini.

Bung Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun 1960)

Karena itu, para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita. Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik. Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Artinya, dengan penjelasan di atas, berarti cita-cita perekonomian kita tidak menghendaki ketimpangan. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas rakyat. Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh rakyat.

Supaya cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran negara, maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara kita: Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai. Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana). Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme). Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

7. Perekonomian Indonesia periode pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Pemerintahan Orde Lama (1945 - 1966)

Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Berkuasa dari tahun 1945 sampai tahun 1966. pada saat orde lama, pemerintahan indonesia dibagi menjadi 3, sehingga kebijakan ekonomi yang diambil pun berbeda-beda. Diantaranya:

a.    Pasca Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, perekonomian indonesia sangat kacau mulai dari inflasi yang tidak terkendali ditambah kas negara yang kosong karena tidak adanya pajak dan bea masuk menjadi salah satu penyebabnya. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan oleh :

·         Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.

·         Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.

·         peninggalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.

·         Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.

·         Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.

·         Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut :

1.    Terjadi Inflasi yang sangat tinggi

2.    Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting

3.    Kekosongan kas Negara

Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian

b.    Masa Liberal

Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

·         Program Benteng (Kabinet Natsir)

·         Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet Sukiman)

·         Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo

·         Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda

·         Gunting Syarifuddin

c.    Masa Demokrasi Terpimpin

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah) kebijakan-kebijakan ekonomi

1.    Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

2.    Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin

3.    Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Masa Orde Baru (1966 - 1998)

Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam keadaan kritis. Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Secara garis besar, upaya pemulihan struktur perekonomian dan pembangunan pada masa orde baru, pemerintah menempuh cara sebagai berikut :

1.    Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2.    Kerja Sama Luar Negeri

3.    Pembangunan Nasional

Tujuan Pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :

Ø  Pelita I (1 April 1969 hingga 31 Maret 1974)

-          Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.

-          Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Ø  Pelita II  (1 April 1974 hingga 31 Maret 1979.)

-    Menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan insdutri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

-         Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.

-     pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

Ø  Pelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984.)

Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

Ø  Pelita IV (1 April 1984 hingga 31 Maret 1989.)

-  Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

-        Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

Ø  Pelita V (1 April 1989 hingga 31 Maret 1994.)

-       Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri.

-     Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun.

Ø  Pelita VI (1 April 1994 hingga 31 Maret 1999.)

-          Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

-          Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pembangunan nasional Indonesia dari pelita ke pelita berikutnya terus mengalami peningkatan keberhasilan pembangunan.

-          Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

Presiden B.J.Habibie

Pada  tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’ karena mereka para investor asing tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Pemerintan Thailand meminta bantuan IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan nilai baht sekitar 15% hingga 20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 baht per dolar AS.

Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merebet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai merendah sekitar pada bulan Juli 1997, dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.950 per dolar AS. Nilai rupiah dalam dolar mulai tertekan terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah, yakni Rp 2.682 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup Rp 2.655 per dolar AS. Pada tahun 1998, antara bulan Januaru-Februari sempat menembus Rp 11.000 per dolar AS dan pada bulan Maret nilai rupiah mencapai Rp 10.550 untuk satu dolar AS.
Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut:

-          Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.

-          Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

-          Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.
Yang dilakukan habibie untuk memperbaiki perekonomian indonesia :

•      Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :

o   Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter

o   Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

o   Mengatur dan mengawasi Bank

•      Melikuidasi beberapa bank bermasalah.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Banyaknya utang perusahaan swasta yang jatuh tempo dan tak mampu membayarnya dan pada akhirnya pemerintah mengambil alih bank-bank yang bermasalah dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia yang pada masa itu masih rapuh.

•      Menaikan nilai tukar rupiah

Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000 dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. nilai tukar rupiah menguat hingga Rp. 6500 per dollar AS di akhir masa pemerintahnnya.

•      Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.

Presiden Abdurahman wahid

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.

Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.

Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.

Presiden Megawati Soekarnoputri

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

1.    Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

2.    Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus bank century ini.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.        Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Masalah-masalah besar lain pun masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

8.  Contoh kasus

Bank Indonesia Keeps Repo Rate Unchanged 

TEMPO.CO, Jakarta - The board of governor’s meeting of Bank Indonesia (BI) has decided to keep the 7-day repo rate unchanged at 4.75 percent and hold deposit facility rate at 4 percent and lending facility rate at 5.5 percent.Bank Indonesia’s executive director for communication department Tirta Segara revealed that the decision is consistent with BI efforts to maintain macroeconomic and financial system stability amid global uncertainty. The central bank, however, will continue to have an eye on several short-term risks, both global and domestic.Global risks include rising global inflation, US economic and trade policy direction and further effects of Fed fund rate (FFR) hike as well as geopolitical risks from Europe.Meanwhile, domestic risks include the impacts of adjustments to administered prices to the inflation rate. “Therefore, Bank Indonesia constantly optimizes its monetary, macroprudential and payment system policy mix to preserve macroeconomic and the financial system stability,” he noted in governor’s meeting announcement on Thursday, March 16, 2017.Moreover, the central bank will continue to strengthen coordination with the government and focused on keeping inflation rate within the expected target and accelerate structural reform programs to support a sustainable economy.

Analisa :                            

Bank Indonesia memutuskan ingin memperahankan presentase suku bunga deposit dan pinjaman. Upaya Bank Indonesia mempertahankan presentase karena untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global. Di karenakan resiko global akan mengakibatkan inflansi dari kebijakan ekonomi dan perdagangan AS sementara itu dapat mengakibatkan pula resiko domestik yang nantinya penyesuaian harga disesuaikan dari angka inflansi, untuk itu bank indonesia dan pemerintah akan berusaha mengoptimalkan moneter, makroprudensial dan pembayaran kebijakan sistem untuk melestarikan makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu Bank Indonesia serta pemerintah menjaga laju inflansi dibawah target yang diharapkan dan mempercepat reformasi strukturtual untuk mendukung ekonomi berkelanjutan.

9.   Referensi

http://www.gurupendidikan.com/masa-pendudukan-jepang-di-indonesia-1942-1945/
http://www.berdikarionline.com/cita-cita-perekonomian/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bWNmwAXoUOsJ:rowland_pasariu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35471/sistem-perekonomianindonesia.pdf+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id
http://www.indonesiaindonesia.com/f/2380-indonesia-era-voc
https://id.linkedin.com/pluse/sejarah-perekonomian-indonesia-ahmad-noormuhammad

https://en.tempo.co/read/news/2017/03/17/056856846/Bank-Indonesia-Keeps-Repo-Rate-Unchanged

http://www.markijar.com/2015/10/sistem-tanam-paksa-lengkap-penjelasan.html?m=1

www.coursehero.com/file/p1cvo8/Sistem-Perekonomian-Pasar-Liberalis-Kapitalis-Sistem-ekonomi-liberal-yaitu/

Anne Booth dan Peter MrCawley (penyuting). Ekonomi Orde baru

https://en.tempo.co/read/news/2016/12/26/05683 0562/Economic-Growth-Needs-Political-Supports